Abdee Slank yang mundur dari Telkom dan dukung Ganjar, punya kekayaan Rp 32,5 miliar

Jakarta, CNBC Indonesia – Gitaris band Slank Abdi Negara Nurdin alias Abdee yang menjabat sebagai komisaris PT Telkom Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini menyusul penyampaian pernyataan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres 2024.

Musisi tersebut diangkat menjadi komisaris independen pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 28 Mei 2021 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan yang dilaporkan Abdee Slank per 31 Desember 2022 senilai Rp 32,5 miliar.

Aset tersebut antara lain tanah dan bangunan di Jakarta, Makassar, dan Palu dengan total nilai Rp 5,1 miliar. Tiga kendaraan senilai Rp 1,15 miliar.

Kemudian satu lagi harta bergerak senilai Rp2,23 miliar, surat berharga senilai Rp15,6 miliar, kas dan setara kas senilai Rp1,5 miliar, serta harta lainnya senilai Rp6,8 miliar. Abdee Slank tercatat tak punya utang

Sedangkan berdasarkan ketentuan gaji direksi dan komisaris BUMN yang tertuang dalam peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang perubahan kelima atas peraturan Menteri BUMN PE-04 /MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan tersebut, gaji komisaris utama adalah 45% dari gaji direktur utama di perseroan. Gaji wakil komisaris utama sebesar 42,5% dari gaji direktur utama.

Anggota dewan komisaris lainnya menerima gaji sebesar 90% dari gaji komisaris utama.

Namun, selain gaji, anggota komisaris juga dapat memperoleh tantiem atau tantiem yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan jabatannya dan kemampuan perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan Telkom Indonesia tahun 2020, remunerasi dewan komisaris ditetapkan berdasarkan peraturan menteri BUMN PER/04/MBU/2014.

Komponen remunerasi meliputi gaji atau honorarium, tunjangan hari raya, transportasi, asuransi pasca kerja, fasilitas kesehatan dan bantuan hukum serta remunerasi.

Meski demikian, spesifik pemberian bonus tetap bergantung pada prestasi BUMN yang diberikan. BUMN setidaknya harus memiliki status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan keuangannya agar dapat menerima bonus.

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah badan usaha milik negara yang bersangkutan harus mencapai laba minimal 70% dari target 100%, pencapaian KPI atau indikator kinerja minimal 80%, badan usaha tidak mengalami kerugian, dan yang lain.

Jika melihat laporan keuangan Telkom Indonesia tahun lalu, total remunerasi yang dibayarkan perseroan kepada seluruh dewan komisaris mencapai Rp 96 miliar.
Rincian Komisaris Utama sebesar Rp9,86 miliar terdiri dari honorarium dan tunjangan lainnya sebesar Rp3,81 miliar dan tantiem sebesar Rp6,06 miliar. Selain itu, jumlah komisaris independen berkisar antara Rp1,49 miliar hingga Rp11,31 miliar.

Besaran remunerasi masing-masing komisaris independen berbeda dengan nilai gaji, tunjangan dan tantiem. Untuk sebesar Rp1,49 miliar, ada yang tidak mendapat imbalan sama sekali atau hanya berupa gaji dan tunjangan lainnya.

Sedangkan untuk posisi komisaris, total remunerasinya mulai dari Rp1,48 miliar hingga Rp8,86 miliar. Angka ini juga terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, serta remunerasi.

Mereka yang menerima Rp 1,48 miliar dicatat sebagai tidak menerima bonus, sedangkan yang menerima Rp 8,86 miliar dicatat sebagai gaji, tunjangan lain-lain, dan tantiem.

Masih dalam laporan keuangan Telkom Indonesia tahun 2020, anggaran remunerasi sebesar Rp96 miliar dibayarkan kepada seluruh dewan komisaris yang berjumlah 16 orang.

Jika bicara kompensasi yang diberikan kepada Direksi Telkom pada tahun 2020, besaran yang diterima Abdee “Slank” sebagai komisaris independen berkisar antara Rp1,49 miliar hingga Rp11,31 miliar per tahun.

Namun jumlah tersebut tetap bergantung pada apakah Anda mendapatkan bonus atau tidak.

[Gambas:Video CNBC]